 |
| Foto Penulis: Muh. Syaiful Akbar, Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin |
Pengguna disarankan untuk memantau postur tubuh mereka saat duduk, berdiri, atau melakukan aktivitas sehari-hari untuk menghindari posisi yang memperberat LBP. Selain itu, pengguna dapat mempertimbangkan penggunaan alat bantu seperti sabuk pinggang atau penyangga punggung untuk mengurangi tekanan pada punggung bawah selama aktivitas. Dengan perawatan yang tepat dan kesadaran akan postur tubuh, pengguna kaki palsu dapat mengurangi risiko LBP dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
Penyandang amputasi tungkai bawah memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami nyeri punggung bawah karena hilangnya dukungan struktural dan perubahan pada postur tubuh mereka. Kehilangan tungkai bawah dapat mengubah mekanika tubuh dan distribusi beban, yang pada gilirannya dapat menyebabkan ketidakseimbangan otot, peningkatan stres pada tulang belakang, dan akhirnya, menyebabkan nyeri punggung bawah. Selain itu, penyesuaian terhadap penggunaan protesis dan aktivitas fisik juga dapat memengaruhi postur dan mekanika tubuh, yang berpotensi meningkatkan risiko nyeri punggung bawah pada penyandang amputasi tungkai bawah.
Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap hubungan ini melibatkan perubahan postur tubuh, redistribusi beban, ketidakseimbangan otot, dan perubahan biomekanika pada penyandang amputasi tungkai bawah. sehingga terjadilah low back pain (LBP).
Kebijakan yang ada saat ini yaitu 1) Program Promosi Kesehatan Masyarakat: Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program promosi kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat. Dalam program-program tersebut, informasi tentang ergonomi, postur tubuh yang benar, dan latihan fisik yang tepat dapat disertakan untuk membantu mencegah nyeri punggung bawah. 2) Pedoman Ergonomi di Tempat Kerja: Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia telah mengeluarkan pedoman ergonomi untuk tempat kerja, yang bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan kerja di Indonesia mendukung kesehatan dan kenyamanan pekerja. Pedoman ini dapat mencakup penyesuaian kursi, meja, dan perlengkapan kerja lainnya untuk mengurangi risiko cedera punggung. 3) Pelayanan Kesehatan Primer: Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan primer, termasuk pelayanan kesehatan yang terkait dengan masalah nyeri punggung bawah. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan perawatan yang tepat terkait dengan masalah nyeri punggung bawah.
Setiap kebijakan memiliki kekurangan dalam beberapa hal seperti berikut 1) Koordinasi Antarsektor yang Kurang: Koordinasi antar lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam implementasi kebijakan pencegahan nyeri punggung bawah seringkali masih kurang efektif. 2) Kurangnya Fokus pada Faktor Risiko Khusus: Beberapa kebijakan mungkin kurang fokus pada faktor risiko spesifik yang berkontribusi pada nyeri punggung bawah, seperti beban kerja berat, postur yang buruk, atau ergonomi yang tidak sesuai. 3) Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi: Evaluasi terhadap kebijakan pencegahan nyeri punggung bawah yang ada seringkali kurang dilakukan secara teratur dan komprehensif.
Mengatasi kekurangan-kekurangan ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan implementasi, evaluasi, akses informasi, koordinasi antarlembaga, dan fokus pada faktor risiko yang relevan.
Rekomendasi kebijakan lebih baik kedepannya, Pengembangan Pedoman Ergonomi yang Lebih Tepat Sasaran: Mengembangkan pedoman ergonomi yang lebih spesifik dan terarah untuk sektor-sektor tertentu, seperti industri, pertanian, atau layanan kesehatan. Pedoman ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan risiko yang unik di setiap sektor untuk meningkatkan efektivitas dalam mencegah nyeri punggung bawah. Pengembangan Program Pelatihan dan Sertifikasi: Mendorong pengembangan program pelatihan dan sertifikasi bagi profesional kesehatan dan tenaga kerja terkait untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pencegahan, diagnosis, dan manajemen nyeri punggung bawah. Penguatan Implementasi Program Promosi Kesehatan: Meningkatkan implementasi program promosi kesehatan yang mencakup edukasi tentang ergonomi, postur tubuh yang benar, dan latihan fisik yang tepat Sasaran khusus: kebijakan hanya berfokus pada masyarakat umum, sehingga diperlukan kebijakan khusus terkait priventive utnuk masyarakat yang berkebutuhan khsusus salah satunya seseorang yang mengalami amputasi tungkai bawah. beda kasus beda penanganan.
Urgensi kebijakan terkait pencegahan low back pain pada penyandang disabilitas ini adalah masalah yang mendesak karena dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan individu dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Kebijakan terkait pencegahan low back pain pada penyandang disabilitas merupakan prioritas yang penting dan mendesak untuk dilakukan saat ini karena beberapa alasan krusial. Pertama, individu dengan disabilitas sering kali menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk mengalami nyeri punggung bawah karena kehilangan atau kekurangan fungsi tubuh mereka, seperti pada kasus amputasi tungkai bawah. Pencegahan menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.
Kedua, low back pain dapat menjadi penghalang serius bagi kemandirian individu dengan disabilitas. Kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berdiri, atau mengangkat barang dapat terganggu secara signifikan oleh nyeri punggung bawah yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, kebijakan yang bertujuan untuk mencegah low back pain akan membantu mempertahankan tingkat kemandirian yang optimal bagi penyandang disabilitas.
Selanjutnya, melalui pencegahan low back pain, kita juga dapat mengurangi beban sistem kesehatan secara keseluruhan. Penyandang disabilitas sering kali memerlukan perawatan kesehatan yang intensif, dan masalah kesehatan tambahan seperti low back pain dapat meningkatkan frekuensi kunjungan ke fasilitas kesehatan dan penggunaan sumber daya medis yang berharga.
Penting juga untuk dicatat bahwa pencegahan biasanya lebih efektif dan lebih hemat biaya daripada pengobatan. Dengan mengalokasikan sumber daya untuk pencegahan low back pain pada penyandang disabilitas, kita dapat menghindari masalah kesehatan yang lebih serius di masa depan dan mengurangi dampak ekonomi yang terkait dengan pengobatan kondisi tersebut.
Lebih lanjut, kebijakan ini memastikan pemerataan akses terhadap layanan kesehatan yang diperlukan. Dengan memberikan perhatian khusus pada pencegahan low back pain pada penyandang disabilitas, kita dapat memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap edukasi, perangkat bantu, terapi rehabilitasi, dan perawatan kesehatan lainnya.
Terakhir, menerapkan kebijakan ini menunjukkan komitmen untuk memperlakukan setiap individu dengan hormat dan memberikan perlindungan kesehatan yang adekuat. Ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dengan menjaga kesejahteraan penyandang disabilitas melalui pencegahan low back pain, kita menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berempati.
