 |
| Bawaslu Wajo menggelar Fasilitasi Sentra Gakkumdu, Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Wajo. |
Mimbar.News, WAJO — Dalam rangka mempererat koordinasi, menyerap saran dan masukan, serta membangun kesepahaman tentang norma-norma dan regulasi pemilu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Bawaslu Wajo menggelar Fasilitasi Sentra Gakkumdu, Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Wajo, di Sallo Hotel, Jalan H. Bahe, Sengkang, Rabu-Kamis,30/11/2022 sampai 01/12/2022.
“Kami berharap dalam acara ini, lahir kesepakatan bersama dalam mempermudah penegakan hukum pemilu pada pemilu 2024,” kata Anggota Bawaslu Wajo, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Andi Samsir, SH, MH.
Dia mengatakan, berdasarkan pengalaman penegakan hukum sebelumnya maka sangat diperlukan membangun kolaborasi dan sinergitas Gakkumdu untuk menghadapi pemilu serentak tahun 2024.
Dia menjelaskan, pada pemilu 2024 baru pertama kali dilaksanakan dengan bersamaan tahunnnya dengan pilkada, sehingga potensi pelanggaran pemilu khususnya pidana diprediksi akan lebih massif. Seperti, money politik, pemalsuan dokumen atau keterangan palsu, serta pelanggaran lainnya berupa netralitas ASN/TNI/Polri dan hoax.
“Dalam penegakan hukum pemilu, Bawaslu Wajo tidak bisa berbuat banyak tanpa support dari mitra kita dalam hal ini Kejaksaan dan Kepolisian. Harapan kita output dari acara ini lahir solusi dalam menghadapi kendala-kendala dalam penegakan hukum pemilu,” jelasnya.
Ketua Bawaslu Wajo, Dr. Abdul Malik, SHi, MHi, saat membuka acara tersebut mengatakan bentuk pelanggaran pada pemilu yakni pidana, administrasi, etik dan undang-undang lainnya.
“Sentra gakkumdu khusus menangani pelanggaran pidana pemilu, tentu kita
berharap dalam kegiatan ini terjadi kesepemahaman,” katanya.
Dia menjelaskan, tantangan dari penegakan hukum di sentra gakumdu salah satunya adalah politik identitas di samping politik uang, dan ini sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, M,Si yang mengatakan jangan sampai terjadi perpecahan di masyarakat karena politik identitas.
“Kepada panwaslu kecamatan maksimalkan pencegahan di tingkat bawah, karena pencegahan juga merupakan salah satu dari bagian penanganan pelanggaran,” katanya.
Sementara itu Kapolres Wajo, yang diwakili oleh Kasat Binmas AKP Adhal Alam SH, meminta Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa untuk melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Bhabinkamtimas.
“Perkuat pencegahan ditingkat bawah, lakukan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas,” katanya.
Kasi Pidum, Kejaksaan Negeri Sengkang, Nadrah Nasir, SH, MH, berharap semua elemen sama-sama mengawal pemilu, agar Pemilu bisa berjalan dengan baik. (Red/PR)
